Wali Kota Pasuruan menegaskan, pemberantasan korupsi memerlukan sinergi semua pihak dan langkah-langkah strategis

Di tempat yang sama, Irawati mengatakan sosialisasi ini dapat memastikan tidak adanya potensi risiko korupsi di Pasuruan. Dengan adanya mekanisme perencanaan dan penganggaran ini, maka tugas MCP KPK untuk memberantas korupsi tidak bisa berhenti dan harus dilakukan hingga proses akhir yaitu pengawasan.

Proses perencanaan anggaran, proses pengadaan, proses pelaksanaan, proses pengelolaan ASN, proses pengalokasian anggaran, belanja dan penerimaan sesuai dengan kenyataan, jelasnya.

Nilai MCP rata-rata nasional sebesar 75,13, ​​sedangkan nilai MCP Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar 95,55, menjadikan Kota Pasuruan menduduki peringkat ke-3 se-Jawa Timur dan peringkat ke-11 dari 548 kabupaten/kota di Indonesia.

MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau hasil pencegahan korupsi melalui program perbaikan tata kelola yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.