Prabowo: PTN dibangun dengan uang rakyat, UKT harusnya minim alias gratis

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bereaksi terhadap kontroversi kenaikan Uang Kuliah Satu Kali (UKT) yang belakangan menjadi perdebatan. Menurut Ma’ruf Amin, biaya pendidikan harus diperhatikan secara proporsional.

Hal itu diungkapkan Ma’ruf Amin usai menghadiri pelantikan Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah (KDEKS), pembukaan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar) dan Seminar Nasional Ekonomi Syariah Sulawesi Barat (Sulbar), Mamuja, Sulawesi Barat. . .

“Persoalan pendidikan tinggi merupakan amanah konstitusi yang harus kita laksanakan,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Selasa (22 Mei 2024).

Menurutnya, perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ma’ruf menilai mahalnya biaya pendidikan tinggi akan menjadi kendala yang signifikan.

Meski begitu, kata Ma’ruf, solusi yang menginginkan pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan, juga saat ini tidak mungkin diterapkan.

“Advokasi juga diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan usahanya sebagai badan hukum, sehingga perguruan tinggi tidak boleh asal-asalan (mencari kebebasan),” kata Wapres.

“PTNBH itu benar. Jangan cuma bebas, bisa ini dan itu karena berbadan hukum tapi tidak ada tanggung jawab, itu benar. Itu juga tidak adil,” lanjutnya.